Penulis : Lariza Oky Adisty | Kamis, 21 Maret 2013 | 00:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Pemilihan Umum 2014, masyarakat kelas menengah Indonesia rupanya menganggap anggota DPR hanya mewakili partai ketimbang aspirasi rakyat. Survei yang digelar Publica Research and Consulting menggambarkan penilaian tersebut.
"Penilaian ini juga akan memengaruhi pilihan warga kelas menengah dalam pemilu legislatif mendatang," ujar Direktur Riset Publica Research and Consulting, Rahadi T Wiratama, Rabu (20/3/2013). Survei ini mendapatkan data 84,1 persen responden menilai anggota DPR hanya mewakili partai, dan hanya 8,4 persen responden menyatakan anggota DPR memang mewakili rakyat.
Survei juga mendapatkan data 53,6 persen responden berpendapat tidak ada satu pun partai politik peduli pada kepentingan masyarakat. Penilaian tertinggi masih adanya kepedulian partai politik pada kepentingan publik, tak sampai 10 persen responden. Untuk penilaian kepedulian partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan dukungan tertinggi dengan 8,2 persen, disusul Partai Demokrat dengan 6,8 persen dukungan. Adapun PKS, Partai Golkar, Partai Hanura, PAN, PPP, dan PKB mendapat penilaian kepedulian kurang dari lima persen responden.
Rahadi juga mengatakan mayoritas responden survei yang digelar pada 18-21 Februari 2013 ini menyatakan belum menentukan pilihan pada Pemilu 2014. "(Sebanyak) 25,4 persen responden menjawab rahasia, sementara 34,4 persen menjawab belum tahu. (Akumulasi keduanya) ini lebih banyak dibandingkan dengan yang telah menetapkan pilihan," kata dia. Dari responden yang sudah menetapkan pilihan, 7,2 persen responden memilih PDI-P, 6,2 persen memilih Partai Demokrat, dan 6 persen memilih Partai Gerakan Indonesia Raya.
Survei melibatkan 1.300 responden, dengan rentang kesalahan pada kisaran plus-minus 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden survei ini pun menunjukkan ketidakpuasan pada kinerja anggota Dewan. Untuk kerja legislasi, ketidakpuasan dinyatakan oleh 35,1 persen responden, penyusunan anggaran oleh 36,5 persen, pengawasan kinerja Pemerintah 30,8 persen, serta mewakili kepentingan rakyat 39,5 persen.
